RUU Cipta Kerja, Stafsus Menkeu: Jangan Dilihat Secara Kerdil dan Mengerucut Saja

RUU Cipta Kerja, Stafsus Menkeu: Jangan Dilihat Secara Kerdil dan Mengerucut Saja

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat ekonomi dan staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai diskursus soal RUU Cipta Kerja tidak bisa dilihat secara kerdil dan mengerucut pada isu-isu tertentu saja.

Justru, RUU Cipta Kerja yang meliputi penuh hal harus dilihat secara lengkap terutama di tengah situasi ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, riwayat kontra narasi dalam konteks RUU Cipta Kerja ini, jangan tertelan dalam diskursus yang kerdil, mengerucut, dan tidak sehat. Seolah-olah Ciptaker hanya merusak lingkungan saja, hanya bicara soal pengebirian hak buruh saja misalnya.

“Padahal, kalau dilihat dalam konteks saat ini RUU Membentuk Kerja justru bisa menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi di pusat pandemi ini, ” kata Yustinus dalam rilis survei “Penilaian Terbuka Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19” Cyrus Network yang dipaparkan secara virtual, Senin (27/7/2020).

Kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, menurut Yustinus, menyusun negara tak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan spending negara saja. Krisis yang ditimbulkan karena pandemi, membuat kedua perabot tersebut terbatas untuk menopang ekonomi Indonesia.

“Investasi baru adalah instrumen yang bisa jadi tumpuan ekonomi. Perbaikan kesenangan berusaha, serta inklusi UMKM yang lebih besar dan ada di RUU Cipta Kerja kalau dilihat secara komprehensif justru bisa jadi jawaban terlepas dari pro anti yang ada, ” kata Yustinus.

Meski demikian, Yustinus menyadari bahwa era ini pemerintah dan DPR dengan masih membahas RUU Cipta Kegiatan juga harus memberikan pemahaman serta sosialisasi yang lebih baik teristimewa terkait beleid ini.

“Ada gap kurun pemahaman publik dengan persepsi umum terhadap isu ini. Literasi jemaah dan awareness harus dipertajam, sosialisasi juga harus terus dilakukan sebab ada harapan dari masyarakat, ” kata Yustinus.

Dalam survei Cyrus Network, tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20, 7% dari total seluruh responden. Tercatat, 80% dari responden dengan pernah mendengar soal pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, merasa dasar perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya oleh pemerintah.

Bahkan, sebanyak 85% responden sadar dan putus bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha pada Indonesia.

Cyrus Network melaksanakan survei pada tanggal 16-20 Juli 2020. Mampu dikatakan ini adalah survei tatap muka pertama yang digelar secara nasional setelah Indonesia diserang pandemi Covid-19. Survei yang menyoal RUU Cipta Kerja ini menggunakan responden sebesar 1, 230 orang dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar +/- 2, 85%.   (*)