PPKM Mikro, Antara Strategi Hadapi Pandemi dan Potensi Parak Korupsi

ppkm-mikro-antara-strategi-hadapi-pandemi-dan-potensi-ladang-korupsi-1

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro), merupakan strategi langsung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19. Tetapi program tersebut juga berpotensi menjadi ladang korupsi.

Ungkapan tersebut disampaikan Ketua Uni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rudi Hartono Latif.

“Mayoritas desa PPKM Mikro cuma terwujud dalam beberapa dekorasi spanduk dan sesekali terucap dalam kata-kata dikala berbahasa dihadapan massa, ” katanya, Rabu (28/4/2021).

Padahal, sendat Rudi, PPKM Mikro disupport 8 persen Dana Daerah (DD). Disebutkan, Kabupaten Banyuwangi, memiliki 189 desa dan 28 kelurahan. Total DD tahun 2021 yang digelontorkan pemerintah untuk seluruh tempat di Bumi Blambangan sebesar Rp 220 miliar.

Sejak nominal tersebut, minimal 8 persen wajib dialokasikan untuk kegiatan PPKM Mikro. Yaitu Rp 17, 6 miliar. Setiap desa besarannya variatif, antara Rp 60-200 juta, sesuai dengan besaran DD yang diterima.

“PPKM Mikro bertujuan mengendalikan dan menekan penyebaran Covid19 yang dilakukan dilevel desa, hingga ditingkat RT RW, ” jelasnya.

Karena skala benar-benar mikro, maka dibutuhkan pembentukan posko atau pos jaga dalam tingkat desa. Dan mempunyai empat fungsi, pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung operasional penanganan Covid-19. Seluruh kesibukan dilakukan secara gotong royong dengan menggerakkan sinergi negeri desa, BPD, TNI, Polri dan masyarakat.

“Sungguh sebuah kegiatan yang bertujuan teramat sangat baik, disertai secara anggaran yang cukup gembung, serta regulasi yang betul jelas, ” ujar Pemimpin Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi.

Rudi optimis program PPKM Mikro akan berjalan efektif di Banyuwangi, jika warga yang tersebar di 10. 569 RT se kabupaten ikut tergerak dan mengikuti aktif. Namun disisi lain dibutuhkan komitmen yang kuat dari penyelenggara pemerintahan desa dengan sepenuh kesadaran, moral, serta keikhlasan melaksanakan setiap detil kegiatan.

Selain itu juga dibutuhkan keseriusan beserta kepedulian pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, TNI dan Polri guna mengarahkan kegiatan desa agar mampu berlaku ideal.

Namun sayangnya, walaupun Presiden Jokowi dan negeri tak henti-hentinya menyeru had menetapkan kebijakan peraturan, pada kenyataannya PPKM Mikro menurut Rudi masih teramat betul jauh dari yang sepatutnya.

Dicontohkan, spanduk bertuliskan Posko PPKM Mikro memang seringkali nampak terpampang dirumah Kepala RT atau RW. Tapi hampir sudah menjadi konvensi, tidak pernah ada kegiatan sebagaimana semestinya.

Surat Kesimpulan (SK) Kepala Desa dalam pembentukan Satgas Covid-19, sungguh ada. Namun bukan bermanfaat seluruh nama yang terekam dalam kepengurusan mengetahui serta mengerti fungsi keterlibatannya. Dokumentasi dan laporan yang tersaji apik, juga disebut belum tentu sesuai dengan realita.

“PPKM Mikro nyatanya sedang hanya sekedar kegiatan formalitas belaka, belum benar-benar menjadi gerakan warga. Bahkan mayoritas warga tidak mengerti apa-apa, padahal menggunakan Dana Dukuh yang sesungguhnya milik segenap warga, ” cetusnya.

Pria yang juga Ketua DPC Projo Banyuwangi, ini mengimbau agar senyampang masih ada kesempatan dijelang masa mudik lebaran pemerintah desa diharap menjalankan fungsi PPKM Mikro. Agar anggaran tidak justru raib hanya menjadi ajang bancakan para oknum.

“Pemkab, DPRD, akademisi, LSM, pers, aktivis, ormas, orsospol dan seluruh elemen masyarakat telah saatnya lebih terpanggil turut berpartisipasi aktif sekaligus menjelma kontrol pengawasan agar PPKM Mikro sungguh-sungguh bermanfaat bagi segenap rakyat, ” sekapur Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif. (*)