Perjuangan Niluh Suarni, Penyintas Perempuan di Huntara

Perjuangan Niluh Suarni, Penyintas Perempuan di Huntara

TIMESINDONESIA, PALU – Suatu sore, Senin, 13 Juli 2020, Niluh Suarni (58) sedang duduk membelakangi kasur tidurnya yang sudah lusuh di bilik berukuran 3,4 meter.

Kedua tangannya memegang puluhan lidi. Lidi-lidi itu ia selipkan silang menyilang hingga dasar piring membentuk lingkaran.

Hari itu, adalah hari yang sangat sibuk bagi Nenek dua cucu ini. Ia harus menyelesaikan pesanan piring lidi yang jumlahnya lumayan banyak.

Kakinya ditekuk, pandangan matanya tertuju pada lidi yang sedari tadi digenggamnya. Tangan kanannya lalu meraih tali untuk mengikat pangkal lidi agar rangkaian piring semakin mudah dieratkan membentuk dasar piring.

Saat rangkaian piring telah terikat kuat, ia pun mulai menganyam. Jari jemarinya begitu lihai membuat anyaman. “Dibutuhkan konsentrasi, kesabaran, ketelitian, dan teknik khusus untuk mengerjakan bagian ini,” kata Niluh sambil kembali menyelipkan lidi-lidi ke dalam pola yang sudah dibentuk lingkaran.

Hal itu ia lakukan secara berulang, hingga piring terbentuk sempurna.  Kemudian Ia memotong pangkal dan ujung lidi yang tersisa.

Bagi sebagian orang menganyam adalah proses tersulit. Namun, Niluh berkata sebaliknya. Menganyam lidi dianggapnya pekerjaan mudah karena dapat dilakukan sambil duduk santai.

Untuk bahan baku, Niluh memilih lidi dari jenis kelapa hibrida. Menurutnya bahan baku membuat piring lidi bukan sembarang lidi. Lidi-lidi itu Ia ambil dari Pantai Timur, Kabupaten Parigi Moutong. Jarak tempuh dari Kota Palu ke Pantai Timur sekitar 300 kilometer.

“Kalau lidi-lidi disini tidak bisa dipakai untuk buat anyaman piring, mudah patah,” katanya sambil menunjukkan lidi-lidi yang berserakan di hadapannya.

Dalam sehari, Niluh mengaku bisa membuat sebanyak dua lusin piring lidi. Untuk satu lusin anyaman piring lidi dijual seharga Rp30.000,- Sedangkan tatakan ikan dan baki dijual satuan seharga Rp25.000,- hingga Rp30.000,-

Pascabencana gempa 28 September 2018, perempuan berusia 58 tahun ini mengandalkan keterampilan anyaman lidi sebagai sumber ekonomi penyambung hidup bersama dua orang cucu yang tinggal bersamanya di huntara Banua Petobo, Kelurahan Petobo, Sulteng.

“Setelah gempa, setiap hari saya hanya bisa membuat piring, tempat buah dan baki dari bahan baku lidi. Hasil karya saya ini lalu saya jual untuk memenuhi kebutuhan hidup selama hampir dua tahun tinggal di huntara,” ujarnya lirih.

Saat menyebut kata gempa, tiba-tiba perempuan berusia 58 tahun itu menghentikan jari jemarinya yang sedari tadi menganyam.

Ia meletakkan piring lidi tepat di depannya sambil mulai menceritakan bagaimana pengalamannya meloloskan diri dari ‘amukan’ lumpur likuefaksi yang dipicu gempa berkekuatan 7,4 magnitudo.

Mengenang Peristiwa Memilukan

Sore itu Jumat 28 September 2018 menjelang magrib, seperti hari biasanya. Niluh bersama suaminya Nyoman Suade sedang asyik bercengkrama di dalam rumah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gempa 7,4 SR.

Saat goncangan pertama, suaminya langsung berlari menuju jalan raya. Sementara Niluh berada di dalam rumah memanggil anak cucunya yang dikiranya masih berada di dalam rumah.

Saat ia hendak lari, guncangan semakin kencang, tanah mulai terbelah-belah sepanjang satu meter mengeluarkan debu hitam. Niluh pun terpental. Ia pun berusaha berdiri mencari sang suami.

“Saya berteriak sekeras-kerasnya. Bli Komang (nama sapaan akrab suaminya), Bli Komang, namun tidak ada yang menyahuti saya,” ucapnya.

Bumi berguncang begitu kencang ia pun tak kuasa berdiri kokoh, lalu perlahan ia berlari menyusuri jalan aspal berusaha menyelamatkan diri. Namun perasaannya tidak tenang.

Ia pun memutar arah kembali ke tempat sebelumnya mencari suaminya dan kembali berteriak memanggil nama suaminya namun lagi-lagi tak ada jawaban.

Tidak berselang lama setelah guncangan gempa agak reda, tiba-tiba ada yang berteriak “Ayo lari ada tsunami!,”suara gemuruh begitu keras terdengar dari dalam perut bumi.  

Tanah mulai terbelah-belah, rumah-rumah amblas ke dalam tanah, lalu naik ke permukaan setinggi dua meter. Pohon-pohon berjalan cepat ke arahnya bak monster yang sedang mengejarnya.

Niluh pun tenggelam dan digulung-gulung oleh lumpur. Beruntung ada dahan kayu yang roboh. Ia memegang dahan itu sekuat tenaga sambil menutup mata agar tidak dimasuki lumpur.

Tiba-tiba, datang lagi gelombang lumpur bercampur air menjulang tinggi melebihi atap rumah kembali menghantam. Kali ini gelombang likuefaksi begitu dahsyat, pohon kelapa, dan rumah-rumah ikut ditelan bumi.

“Kala itu, saya hanya bisa pasrahkan diri kepada Tuhan. Jujur sampai sekarang saya masih sangat trauma jika mengingat peristiwa itu,” ujarnya lirih, air matanya pun meleleh mengenang kisah memilukan itu.

Matanya nanar berusaha mengingat kembali peristiwa menakutkan itu. Sambil menundukkan kepalanya, ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskan nafasnya perlahan – lahan berusaha menenangkan diri.

Hampir dua tahun lalu, pukul 18.02, gempa, tsunami dan likuifaksi mengguncang Sulteng, menewaskan 4.845 orang dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Suami Niluh Suarni dan cucunya ikut menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa itu.

“Sampai sekarang jenazah suami dan anak saya tidak ditemukan,” kata Niluh.

Tidak hanya kehilangan suami dan cucunya, Niluh juga kehilangan rumah, mobil dan harta benda lainnya.

Berdasarkan data BNPB luas wilayah Petobo yang ‘ditelan bumi’ mencapai 180 hektar dari total luas keseluruhan Petobo sekitar 1.040 hektar.

Sejak November 2018, Niluh tinggal bersama dua orang cucunya, anak dari Made Rodiase anaknya di Huntara Banua Petobo sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.

Di hunian sederhana itulah ia menaruh asa. Saat ada waktu luang ia sempatkan mengajari penyintas lainnya membuat anyaman lidi. Beberapa penyintas sudah mahir teknik menganyam.

“Saya mengajak teman-teman penghuni disini belajar keterampilan menganyam. Itu semua saya lakukan untuk membantu mereka agar mempunyai keterampilan yang bisa menghasilkan uang,” ucapnya.

Bencana Kedua Datang Lagi

Belum lepas dari dampak bencana gempabumi, kini Ibu 58 tahun itu kembali menerima dampak bencana non alam Pandemi Covid-19.

Merebaknya pandemi Covid-19, menjadi pukulan keras bagi sektor UMKM. Termasuk usaha Niluh. Tak banyak peminat piring lidi di masa pandemi. Karena, beberapa langganan piring lidi seperti, perhotelan dan warung makan tak beroperasi.

Selama tiga bulan Niluh benar-benar tak mempunyai penghasilan. Tidak membuat anyaman. Karena, untuk mendapatkan bahan baku ia harus pergi ke Pantai Timur jarak tempuhnya sekitar 8 jam perjalanan. Sementara pada awal pandemi semua masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah saja. 

“Saya nyaris tak bisa makan karena kehabisan uang. Saat itu saya sempat menangis,” Kata Niluh sembari menahan air mata.

Tetapi, Covid-19 bukan menjadi halangan baginya untuk terus berjuang menjalani hidup. Ia pun memutar otak bagaimana caranya agar tetap bisa mendapatkan penghasilan. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi buruh harian di lahan pertanian. Pekerjaan apa saja ia lakoni demi menyambung hidup.

Selain sulit menjalankan usahanya saat pandemi, Niluh juga kesulitan mendapatkan kebutuhan air bersih. Ia terpaksa patungan bersama penghuni huntara lainnya demi mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan dasar rumah tangga.

Ia berharap hunian tetap yang disiapkan pemerintah segera rampung agar ia bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

“Ade bisa lihat sendiri kondisi tempat tinggal saya ini. Kalau hujan tiba, air merembes masuk ke tempat tidur saya ini. Tapi, mau gimana lagi kondisinya memang sudah seperti ini,” katanya pasrah.

Niluh bukan satu-satunya perempuan penyintas di Kota Palu yang masih bertahan hidup di lokasi hunian sementara pasca bencana. Suarti (40), salah satu penyintas perempuan yang tinggal di Huntara Banua Petobo juga melalui masa-masa sulit. Ia harus berjuang menghidupi tiga orang anaknya.

Beruntung ia dibantu dua anak perempuannya Santi (24) dan Febri (16) berjualan aneka gorengan di Kelurahan Petobo.

Sebelum gempa, suami Suarti telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Sejak itu, Suarti menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Dulu mereka tinggal di rumah kontrakan di Petobo.

Setelah bencana mereka tinggal di Huntara Banua Petobo karena rumah yang mereka tinggali telah luluh lantak dihantam likuefaksi.

Tak ada satu pun harta benda mereka yang bisa di selamatkan kala itu. Namun, Suarti tak berputus asa. Ia terus bangkit demi anak-anaknya.

“Tidak ada satupun barang-barang kami yang bisa diselamatkan saat bencana. Tapi, saya bersyukur kami semua selamat dalam peristiwa itu,”ungkapnya.

Sebelum gempa, Suarti bekerja di salah satu jasa laundry pakaian di Palu. Setelah bencana ia pun mengajak anak-anaknya untuk membuka usaha menjual aneka gorengan.

“Saya yang menyiapkan gorengan seperti sosis, nuget, pentol goreng dan lain-lain. Anak saya yang menjual di gerobak,” kata Suarti.

Santi anak sulung Suarti menambahkan, dalam usaha itu, masing-masing mereka mengambil bagian. Ibunya membantu membuat gorengan. Santi dan adiknya Febri menjual gorengan di gerobak. Sementara adiknya yang bungsu berusia kurang lebih dua tahun bersama ibunya di rumah.

“Alhamdulillah dengan usaha ini, kami bisa bangkit menata hidup kembali setelah kehilangan semua harta benda kami,” ungkapnya.

Berbeda dengan Niluh yang sudah terdata akan memiliki hunian tetap. Keluarga Santi justru tidak terdata menjadi salah satu penyintas yang akan mendapatkan hunian tetap. Padahal, kartu keluarga Santi dan ibunya terdaftar sebagai warga Petobo. 

“Setiap kali diminta kelengkapan surat untuk mendapatkan bantuan, kami selalu melengkapinya. Tapi tetap tidak dapat. Mungkin masalahnya karena kami tinggal di Petobo selama 15 tahun hanya ngontrak,” keluhnya.

Meski demian, keluarga ini tak mau berpangku tangan berharap bantuan dari pemerintah. Mereka berusaha agar mereka bisa menjalani hidup seperti sediakala.

Memberdayakan Penyintas Perempuan di Kota Palu

Kondisi para penyintas perempuan di Kota Palu ini, menyita perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang saling bahu membahu memecahkan masalah yang menimpa penyintas perempuan. Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) misalnya, memberikan pelatihan pembuatan bros dari kain perca bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) dan IPEMI Kota Palu dalam kegiatan Sinergi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak di situasi pascabencana.

“DP3A juga melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam pencegahan kekerasan berbasis gender, berupa pelatihan keterampilan membuat bros, gelang dan kalung,” kata Kepala Dinas DP3A Sulteng Ihsan Basir, Rabu, (15/7/2020).

Setiap peserta yang terdiri dari perwakilan penyintas perempuan di huntara diberikan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, sekaligus sebagai modal awal.

“Ini dilakukan dengan menggandeng Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako sebagai narasumber,” ungkap Ihsan

Selain membekali keterampilan, kata Ihsan, pemerintah juga memberikan modal awal kecil-kecilan kepada perempuan penyintas yang sudah dilatih, untuk kemudian mereka menjualnya di lingkungan sekitar.

“Progresnya, pada Hari Ibu Tahun 2019 ada beberapa yang sudah bisa memamerkan hasil keterampilannya. Beberapa diantaranya, juga sudah menerima pesanan. Walau kecil-kecilan, sudah memberikan hasil,” bebernya.

Menurut Ihsan, hal itu dilakukan Pemerintah Sulteng sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan perempuan sebagai upaya mencapai target kesetaraan gender, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan.

“Perempuan perlu terlibat aktif dalam upaya peningkatan keutuhan dan kesejahteraan keluarga,” terangnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas peran perempuan secara pribadi atau individual, mandiri maupun organisasinya dalam aktivitas pembangunan harus diberi dukungan penuh.

Selain itu, DP3A juga membentuk Aliansi Laki-laki Peduli Perempuan (Alapura). Alapura ini suatu wadah pelibatan kaum adam untuk mencegah kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di dalam Alapura terdiri dari berbagai komponen masyarakat.

“Lewat Alapura kami menyuarakan suara laki-laki pelopor lindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender,” terangnya.

Kata dia, kaum laki-laki yang masuk dalam Alapura diberi pemahaman bagaimana memahami hak-hak dasar perempuan termasuk penyintas perempuan yang tinggal di huntara.

“Skema pemenuhan hak perempuan dan anak harus dilakukan secara sistematis dan masif. Untuk itu, pelibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pemenuhan hak itu,” jelasnya.

Ia menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dimaknai dengan suatu tindakan kekerasan secara fisik saja. Tetapi, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan perempuan juga adalah tindak kekerasan.

Berdasarkan data DP3A Sulteng, jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Sulteng dalam kurun 4 tahun dari Tahun 2016- 2019 sebanyak 1.859 kasus.

“Pada tahun 2016 jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 483 kasus, meningkat 44,7 persen menjadi 699 kasus pada tahun 2017. Kasus ini menurun pada tahun 2018 menjadi 434 kasus dan 243 kasus pada Tahun 2019,” jelasnya.

Selain itu, pendampingan  juga dilakukan oleh Sai Study Group (SSG) Palu. I wayan Sutapa, Ketua SSG mengatakan, pascabencana 2018, SSG sudah hadir memberikan pelayanan, pendampingan dan pelatihan bagi penyintas perempuan yang ada di Huntara Banua Petobo.

SSG adalah suatu lembaga yang mengamalkan wacana-wacana Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang membawa misi menumbuhkan, mengembangkan dan menjalin persahabatan serta persaudaraan atas dasar cinta kasih sesama umat manusia dan semua ciptaan Tuhan, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, golongan, jabatan, agama dan kepercayaan.

Menurut I Wayan, perempuan-perempuan yang ada di huntara sangat antusias mengikuti apa yang diajarkan SSG kepada mereka. Sebagai contoh Niluh Suarti. Hingga saat ini dirinya masih terus mengembangkan usahanya memproduksi anyaman lidi.

Dari usahanya itu, Niluh sudah mandiri bahkan dirinya menularkan pengetahuannya kepada penyintas perempuan lain yang ada di Huntara Banua Petobo.

“Ibu Niluh itu memang sudah punya keterampilan menganyam dari bahan baku lidi. Kami hanya mendampingi dan mengarahkannya,” kata I wayan.

Kata dia, Niluh Suarni cukup tabah menghadapi cobaan, dan mau berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak ke depan. Dia tidak pernah mengeluh dengan kondisi yang dia hadapi.

“Demikian pula, penyintas perempuan lainnya yang pernah kami dampingi. Mereka  sangat antusias mengikuti apa yang kami ajarkan kepada mereka,” ungkapnya.

I Wayan berharap, penyintas perempuan lain yang telah di dampingi SSG juga bisa mandiri.  Selain itu, ia juga berharap semua penyintas yang belum mempunyai rumah segera mendapatkan huntap. Supaya hidup mereka kembali normal.

Pemenuhan Hak Penyintas Perempuan Belum Terpenuhi

Banyaknya penyintas bencana khususnya perempuan yang belum mendapat hunian tetap di masa rehab rekon menjadi perhatian khusus DPRD Sulteng. Oleh karena itu, DPRD Sulteng sudah membentuk panitia khusus (Pansus) Palu, Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) untuk mengawal penanganan sejumlah permasalahan penyintas.

Ibrahim A. Hafid, anggota DPRD Sulteng dari Fraksi NasDem, mengatakan, Pansus itu dibentuk untuk mendorong pemerintah dalam mencari solusi pemenuhan hak penyintas bencana termasuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Menurut Ibrahim, salah satu fokus Pansus Padagimo adalah mendorong pemerintah untuk segera menyediakan hunian tetap yang layak bagi penyintas bencana khususnya penyintas perempuan dan anak.

Menurut Ibrahim, perempuan dan anak merupakan komponen dalam kehidupan ini yang memiliki hak hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang menjalani kehidupan dengan baik.

“Kalau hunian yang layak saja mereka tidak punya bagaimana mereka menjalani hidup dengan baik,” ungkapnya.

Kata dia, perempuan dan anak penyintas pasca bencana harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena perempuan dan anak sangat rentan apalagi saat situasi pandemi seperti sekarang ini.

Ia mengemukakan, sudah hampir dua tahun penyintas tinggal di huntara dan tenda-tenda pengungsian. Dalam situasi pandemi saat ini, tentu anjuran pemerintah untuk jaga jarak, sulit diterapkan di huntara yang biliknya hanya berukuran sekitar 3×4 meter persegi hanya berbatasan dinding dengan penghuni lainnya.

“Perempuan dan anak di daerah rawan bencana memiliki risiko ganda di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Kenapa pemenuhan hak dasar perempuan dan anak harus mendapatkan perhatian serius? Karena perempuan juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca bencana di Sulteng.

Ibrahim yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem ini menilai hampir dua tahun bencana berlalu masih banyak permasalahan mendasar yang belum terselesaikan.

Selain belum mendapatkan hunian tetap, masih ada juga penyintas yang mengeluhkan ketersediaan air bersih. Sementara air bersih adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia.

Ia menyatakan, kekurangan air bersih ini bisa bermuara pada soal kasus yang lebih besar lagi. Misalnya, kalau sanitasi tidak baik maka akan mengakibatkan penyakit diare. Apalagi situasi pandemi seperti sekarang ini yang memaksa kita harus hidup bersih agar terhindar dari virus Covid-19.

Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk bisa melakukan kewajibannya menjamin kepentingan dan kebutuhan rakyatnya secara umum seluruh penyintas dan khususnya soal perempuan dan anak yang lebih rentan merasakan dampak bencana alam gempa dan bencana non alam Covid-19.

Di tempat terpisah, Direktur Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) Dewi Rana Amir mengatakan, perlu adanya perhatian khusus bagi penyintas perempuan yang saat ini masih tinggal di huntara maupun di tenda-tenda pengungsian.

Mengapa kaum perempuan harus mendapat perhatian khusus? Karena, dalam situasi normal saja masih banyak stigma-stigma yang dilekatkan pada tubuh diri perempuan.

Apalagi, tinggal di tenda-tenda pengungsian yang ditinggali puluhan orang tidak ada ruang yang digunakan untuk ruang privasi berganti pakaian, ataupun akses MCK dan ketersediaan air bersih yang memadai.

Oleh karena itu, pasca bencana hingga masa rehab rekon LIBU Perempuan melakukan pendampingan terhadap perempuan melalui Ruang Ramah Perempuan (RRP) yang dikelola LIBU Perempuan.  

Di RRP itulah LIBU Perempuan memberikan pemahaman kepada warga penghuni huntara tentang hak-hak dasar perempuan berbasis gender.

“Kami mengelola 6 ruang ramah perempuan yang didukung oleh pemerintah setempat sebagai tempat pengaduan perempuan-perempuan yang tinggal di hunian sementara,” terangnya.

Bencana bukan berarti memupus harapan dan masa depan para perempuan, Niluh Suarni dan Suarti membuktikan berkat kolaborasi pendampingan dengan beragam organisasi mereka bisa menatap masa depan yang lebih baik. (*)

Tulisan ini bekerjasama dengan Serikat Jurnalisme Untuk Keberagaman (Sejuk) dengan tema : Meliput Isu Kebebasan Beragama dan Berekspresi di Sulteng