Pemimpin Garda Bangsa PKB Surabaya Sebut Risma Lebay, Ada Apa?

Pemimpin Garda Bangsa PKB Surabaya Sebut Risma Lebay, Ada Apa?

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Kontestasi Pilwali Surabaya nampaknya mulai memanas. Dua hari dengan lalu Kamis (26/11/2020), viral gambar ‘Hancurkan Risma’ yang dipekikkan oleh kelompok pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Respon kemudian bermuncul dari berbagai kalangan termasuk Ketua DKC Garda Bangsa Surabaya Mahfudz.

Mahfuz mengaku kecewa dengan kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  yang terlalu berlebihan di menanggapi video ‘Hancurkan Risma’. Sebab baginya, video itu muncul karena masyarakat sudah jengah dengan kebijaksanaan Risma selama ini, apalagi pengerjaan kondisi pandemi Covid-19. Terlebih zaman ini, Risma sudah melakukan playing victim (seakan-akan orang paling terdzalimi). Real lanjut Mahfudz, Risma sendiri dengan sering membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat.

“Ini sudah terlalu lebay (berlebihan). Itu yang buat video adalah orang yang (dulunya) mati-matian dukung Risma. Sekarang mereka sadar bahwa Risma tak bijak, ” kata Mahfudz saat dikonfirmasi Sabtu (28/11/2020).

Mahfudz mengucapkan, dengan adanya respon berlebih lantaran kalangan Risma berbentuk gerakan ‘BelaRisma’ adalah tanda bahwa Risma jadi Wali Kota tak menghargai demokrasi yang berjalan di Surabaya.

“Rakyat seakan tidak boleh protes ke dia. Risma benar-benar menghancurkan tatanan demokrasi di Surabaya. Maka menurut saya, Risma adalah potret new order anyar yang mengahalalkan segala cara buat kepentingan politiknya, ” ujar Mahfuz yang merupakan anggota DPRD Surabaya asal fraksi PKB.

Sementara itu berbanding terbalik dengan Mahfuz, peneliti Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Dian Noeswantari menjelaskan bahwa video itu telah menunjukkan perilaku ujaran kebencian sejak pendukung Machfud Arifin terhadap Risma. Menurutnya, ihwal ujaran kebencian itu telah dimuat dalam pasal 19 Konvensi Hak-hak Sipil dan Kebijakan yang telah diratifikasi menjadi Menjemput Undang Nomor 12 Tahun 2015.

“Ujaran kebencian atau hatred ini bila dibiarkan terjadi terus-menerus, akan bertumbuh menjadi hate crime atau kesalahan yang tergolong dalam tindak kejahatan kebencian, yang masih belum ada kodifikasinya dalam sistem hukum dalam Indonesia, ” katanya.

Merefleksi pada perihal apartheid di Afrika Selatan dan tindak pidana genosida Rwanda, kata pendahuluan dia, maka tindak kejahatan demikian diawali dengan berbagai peristiwa dengan mengarah pada hatred, yang bereskalasi menjadi hate crimes .

“Dan memuncak pada terjadi aksi pidana rasial atau apartheid dalam Afrika Selatan dan tindak pidana kejahatan atas kemanusian, genosida dalam Rwanda, ” tutur anggota AKUR Indonesia (Serikat Pengajar/Peneliti HAM) tersebut. Oleh karena itu, aparat kepolisian perlu bertindak cepat, agar tak terjadi kejadian serupa di Afrika Selatan atau Rwanda. (*)