PBNU Sesalkan Proses Legislasi UU Membikin Kerja yang Terburu-buru

PBNU Sesalkan Proses Legislasi UU Membikin Kerja yang Terburu-buru

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyesalkan  proses legislasi UU Cipta Kerja yang tergesagesa. Said Aqil mengatakan, Nahdlatul Ulama menghargai setiap upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi hak pokok warga negara atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Lapangan pekerjaan tercipta dengan tersedianya jalan berusaha. Kesempatan berusaha tumbuh bergabung iklim usaha yang baik serta kondusif. Iklim usaha yang bagus membutuhkan kemudahan izin dan simplisitas birokrasi.

UU Cipta Kerja dimaksudkan buat menarik investasi dengan harapan bisa memperbanyak lapangan pekerjaan dan menyalurkan bonus demografi sehingga dapat mengungkit pertumbuhan serta keluar dari tipu negara berpenghasilan menengah.

Namun, yang disesalkan, proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi terbuka. Menurutnya, untuk mengatur bidang dengan sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.

“Di tengah suasana pandemi, mengeklaim pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk, ” katanya pada pernyataan tertulis yang diterima Jumat (9/10/2020).

Aqil menjelaskan, niat baik menggelar lapangan kerja tidak boleh diciderai dengan membuka semua hal menjelma lapangan komersial yang terbuka untuk perizinan berusaha. Sektor pendidikan tercatat bidang yang semestinya tidak dapat dikelola dengan motif komersial suci, karena termasuk hak dasar dengan harus disediakan negara.

“NU menyesalkan munculnya Pasal 65 UU Ciptaker, dengan memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan mencari jalan. Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya, ” jelasnya.

Menurutnya, upaya menarik investasi juga kudu disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel (labor market flexibility) dengan diwujudkan dengan perluasan sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) serta alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skil terbatas.

NU bisa memahami kerisauan para-para buruh dan pekerja terhadap Pasal 81 UU Ciptaker yang menukar beberapa ketentuan di dalam UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan jangka waktu memutar lama 3 (tiga) tahun bagi pekerja PKWT (Pasal 59) memajukan risiko pekerja menjadi pekerja tak tetap sepanjang berlangsungnya industri.

Pengurangan bagian hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi mudarat jaminan hidup layak bagi rumpun buruh dan pekerja.

Upaya menarik investasi juga harus disertai dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Menganakemaskan sektor ekstraktif dengan sejumlah insentif dan diskresi kepada pelaku usaha tambang, bagaikan pengenaan tarif royalti 0% sama dengan tertuang di dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja, mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi.

Bukannya mengubah isi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mengokohkan dominasi negara dan oligarki, UU Cipta Kerja memperpanjang dan memperlebar karpet merah bagi karakter usaha. Pemerintah menjamin investasi dan diskresi menteri tanpa batas untuk pelaku usaha tambang yang mengarahkan usaha hulu-hilir secara terintegrasi untuk mengekstraksi cadangan mineral hingga bersih.

“Ini mengabaikan dimensi konservasi, daya dukung lingkungan hidup, dan ketahanan energi jangka panjang. Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang, yang jelas merusak wahana umum yang dibangun dengan uang rakyat, ” ujar Ketua Ijmal PBNU KH Said Aqil Siroj soal UU Cipta Kerja. (*)