Konfernas Ahli Hukum Kontrak DPP PERKAHPI Hasilkan Beberapa Rekomendasi PentingÂ

Konfernas Ahli Hukum Kontrak DPP PERKAHPI Hasilkan Beberapa Rekomendasi PentingÂ

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Konferensi Nasional (Konfernas) Mahir Hukum Kontrak Indonesia yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Cakap Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) pada 3-4 Juli 2020 menghasilkan beberapa rekomendasi penting.

Ketua Umum PERKAHPI Sabela Gayo dalam keterangan persnya dikutip pada Minggu (5/7/2020) menjelaskan, secara umum ada dua rekomendasi besar. Yakni rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal.

“Rekomendasi ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, menetapi perkembangan  Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia saat ini semakin berkembang, ” kata Ketua  Umum PERKAHPI Sabela Gayo dalam keterangan tertulis dengan diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Adapun rekomendasi internal memuat antara lain:

1. DPP PERKAHPI membuat Satgas Akselerasi dan Penanganan Kontrak – Kontrak Masa Bencana Nasional COVID – 19.

2. DPP PERKAHPI menyusun dan menerbitkan panduan patokan tentang Ahli Hukum Kontrak Pemasokan dan Ahli Kontrak Kerja Wujud.  

3. DPP PERKAHPI menyusun & menerbitkan panduan Perubahan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.

4. DPP PERKAHPI menyusun serta menerbitkan panduan pemberian Pendapat Norma Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.

5. DPP PERKAHPI menyelenggarakan workshop secara rutin.

Sementara itu rekomendasi secara eksternal menghasilkan kaum hal penting antara lain:

1. Menunjang percepatan Pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa Negeri dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dengan tetap mempertimbangkan aspek efektif, transparan dan akuntabel.  

2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia & DPR RI menerbitkan Undang – Undang Kontrak Barang/Jasa Pemerintah.

3. Menodong kepada Kepala LKPP untuk melakukan sosialisasi aturan tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa kepada Aparat Penegak Lembaga (Organisasi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim ad-hoc Tipikor), Auditor (Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan serta Pembangunan) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkelanjutan.

Demikian sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Konfernas Mampu Hukum Kontrak Indonesia yang digelar DPP PERKAHPI. (*)