Kebijakan Kekerabatan versus PetahanaÂ

Kebijakan Kekerabatan versus PetahanaÂ

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Jika petahana kerap dilawankan secara kontestan baru dalam Pilkada oleh sebab itu itu hal biasa. Namun, hendak menarik apabila petahana melawan politik kekerabatan. Asumsi ini dilatarbelakangi karena, ada sekitar 70 persen petahana kembali bertarung dalam Pilkada sewaktu 2020 nanti. Masalah yang mau dihadapi tentunya adalah netralitas ASN, politisasi bantuan sosial covid-19, serta partisipasi masyarakat.  

Bagi petahana, menunjuk pada kewenangannya dalam penggunaan kekuasaaan dan pengaturan APBD, akan menyerahkan keuntungan dalam bentuk legitimasi kebijakan karena menggunakan dana APBD dengan ditujukan untuk mendapat dukungan kebijakan. Namun, cara ini juga valid bagi calon yang berlatar pungkur dari politik kekerabatan.  

Dengan sekapur lain, dalam konteks ini, jarang petahana maupun calon yang menuju dari politik kekerabatan tidak ada yang dirugikan, jika pun tersedia yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, jika dalam Pilkada nanti diisi oleh calon sebab petahana melawan politik kekerabatan, oleh sebab itu arena kontestasi politik itu setara.  

Pilkada Banyuwangi

Kaitannya secara petahana versus politik kekerabatan, sejauh pengamatan penulis, hanya terjadi dalam Pilkada Banyuwangi. Kini, sudah tersedia dua calon yang mendaftar ke KPU dan telah mengantongi rekomendasi dari partai, yakni istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Ipuk Fiestiandani, sebagai calon Bupati Banyuwangi yang berpasangan dengan Sugirah yang memperoleh rekomendasi dari partai PDI-P dan Nasdem.  

Sementara di benteng lawan, pasangan Yusuf Widyatmoko serta Muhammad Riza Azizy sebagai calon Cabub-Cawabub Banyuwangi periode 2020-2025 dengan diusung oleh empat partai sekali lalu, yakni partai Demokrat, PKB, Golkar, dan PKS.  

Yusuf Widyatmoko bisa dibilang sebagai petahana karena dia merupakan Wakil Bupai Banyuwangi selama 10 tahun mendampingi Bupati Anas dan tentunya, secara kualitas tak perlu diragukan lagi dan dia memiliki modal yang cukup buat meraup suara dalam Pilkada nanti. Di samping, ia akan mendapat suara tambahan dari pendukung Muhammad Riza Azizy (Gus Riza) yang merupakan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, salah satu pondok besar dan memiliki pengaruh kuat di Banyuwangi.  

Di pihak melayani, Ipuk Fiesdatiandani dapat dikatakan sebagai calon dari politik kekerabatan. Dikatakan demikian karena Ipuk merupakan orang Bupati Banyuwangi yang aktif menjabat. Bukan tidak mungkin, masyarakat mau melihat Azwar Anas yang telah menyulap Banyuwangi dari kota santet menjadi kota pariwisata. Di samping, Sugirah yang berlatar belakang sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebab Fraksi PDI-Perjuangan tentu ini mau menjadi penyokong untuk meraup perkataan lebih banyak lagi.  

Melihat bagaimana kedua latar belakang para kontestan tersebut, nampaknya Pilkada Banyuwangi bakal berjalan dengan seimbang. Hal tersebut karena kesemua nama calon pas familiar bagi masyarakat Banyuwangi. Terutama Ipuk dan Yusuf.  

Pilkada di Era Pandemi

Perlu dicatat, Pilkada 2020 di era pandemi itu lebih besar tantangannya dipadankan dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Sebab karenanya, cara-cara baru harus diupayakan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan bermartabat.

Di waktu yang bersamaan, kasus covid-19 masih terus meninggi, biaya penanganan diupayakan yang dalam akhirnya berimplikasi pada anggaran Pilkada pun turut melonjak, yang semula Rp. 9, 9 triliun mencapai alokasi tambhan untuk alasan aturan kesehatan sebesar Rp. 4. 768 triliun.  

Dengan kata lain, Pilkada kali ini akan menjadi Pilkada yang bersejarah di Indonesia karena dua alasan, yakni pertama, Pilkada dilakukan di tengah pandemi. Ke-2, Pilkada akan dihelat di 224 kebupaten dan 37 kota dengan tersebar di 270 daerah & 9 provinsi. Ini artinya, Pilkada serentak kali ini lebih penuh dibandingkan dengan Pilkada tahun sebelumnya.  

Oleh karena telah ditetapkan pengamalan Pilkada pada 9 Desember maka pesta demokrasi ini harus dijadikan momentum pengawasan langsung dari bangsa. Pengawasan ini dilaksanakan dengan menyandarkan pada tiga parameter, yakni akseptabilitas politik di masyarakat, integritas, dan kompetensi. Walhasil, masyarakat sendiri dengan akan menilai, apakah paslin Pilkada tersebut layak atau tidak memimpin daerah.  

Selain itu, pihak penyelenggara harus menjamin partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pandemi, meminimalkan timbulnya dalam Pilkada itu benar penting, akan tetapi tak kecundang penitngnya adalah mencegah jatuhnya target jiwa.  

Dengan demikian, para pemilih jangan sampai terkecoh oleh background calon yang berlatar belakang sebab petahana maupun yang menggunakan kendaraan politik kekerabatan. Alasanya karena, bila kita koreksi bersama, hampir dapat dikatakan, tidak ada kepala wilayah yang cukup berhasil menangani cepat infeksi virus covid-19, termasuk keplada daerah Banyuwangi.  

Dengan demikian, Pilkada di era pandemi ini jangan sampai menjadi arena konstestasi kebijakan, melainkan harus menjadi arena kontribusi masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk bisa menilai langsung bagaimana visi, misi, dan agenda kerja cabub-cawabub dalam membawa Banyuwangi sejahtera.  

***

*)Oleh: Saiful Bari, Pemerhati demokrasi serta konstitusi di Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Nusantara terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan sejarah hidup singkat beserta Foto muncul dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.