Jualan di Trotoar, Satpol PP Pamekasan Tertibkan Sejumlah PKL

Jualan di Trotoar, Satpol PP Pamekasan Tertibkan Sejumlah PKL

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejumlah Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar di Jalan Ponorogo, Kabupaten Pamekasan ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan (Satpol PP Pamekasan). Senin, (23/11/20).

Kusairi, Kepala Satuan Polisi Pengurus Praja (Satpol PP) menyampaikan bahwa Satpol PP memiliki tugas buat menertibkan pedagang kaki lima dengan berjualan di sejumlah tempat trotoar dan bahu jalan di kabupaten Pamekasan.  

Larangan PKL jualan pada atas trotoar sudah tertuang di Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2008, tentang pemberdayaan serta penataan PKL, serta terdapat di Perda nomor 3 tahun 2019, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Kita punya tugas untuk menertibkan pedagang kaki lima, sementara sejumlah titik di wilayah kota Pamekasan itu tidak diperbolehkan oleh negeri, ” kata Kusairi.

Diantara target dibanding razia pengondisian PKL, jelas Kusairi, yaitu di sepanjang jalan kabupaten, lingkar jalan Arek Lancor,   dan jalan Trunojoyo. Akan namun, menurutnya, banyak PKL yang tidak mengindahkan penertiban tersebut.
 
“Kalau memang kita bisa tertib, PKL jangan khawatir tak adanya pembeli. Karena pembeli bakal mendatangi PKL. Akan tetapi, PKL malah tidak mengindahkan, bahkan memandang kita remeh, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjalaskan sejumlah tempat dengan diperbolehkannya berjualan bagi PKL antaralain yaitu, di sekitar Jalan Vila Sakit Selamet Martodirdjo, Jalan Hati, sisi kiri Jalan Stadion, Hidup Pintu Gerbang, Jalan Balai Kembang, dan jalan Dirgahayu Pamekasan.

“Kami telah menentukan, di perbub itu sudah ada, insyaallah nomor 32, sambil menunggu perampungan atau perda baru yang akan ditetapkan, ” tambahnya.

Buat selanjutnya, Satpol PP Pamekasan akan melakukan pendataan bagi pengusaha yang telah atau belum memenuhi perizinan. “Tahun 2021 mendatang Satpol PP akan turun langsung ke pertokoan, untuk membuat data base. Agar kita memiliki data kongkret mana yang berizin dan mana yang tidak, ” ujar Kusairi usai giat penertiban PKL. (*)