Guspardi Gaus: RUU Pemilu Bagian Penataan dan Reformasi Kepemiluan

Guspardi Gaus: RUU Pemilu Bagian Penataan dan Reformasi Kepemiluan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi DPR MENODAI, Guspardi Gaus, menilai RUU mengenai Pemilu yang diinisiasi Komisi II DPR RI merupakan bagian lantaran penataan dan reformasi sistem kepemiluan yang merupakan koreksi dan pemeriksaan dari berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

“RUU Pemilu adalah bagian dari penataan dan reformasi sistem kepemiluan yang merupakan koreksi dan perubahan dari berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya demi tercapainya sistem kepemiluan yang demokratis, efektif dan tepat, ” ujar Guspardi Gaus kepada wartawan, Selasa (17/11/2020).

Diakui, RUU Pemilu itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 dan adalah inisiatif DPR RI atas proposal dari Komisi II DPR RI. Hal itu, menurut dia adalah sejarah baru karena yang dilakukan Komisi II DPR RUdengan menginisisai atau mengusulkan RUU Pemilu, biasanya RUU Pemilu atas inisiatif pemerintah namun saat ini diambil-alih oleh dewan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Persen II DPR yang telah begitu runut dan komprehensif memaparkan dan mempresentasikan tentang usulan revisi tentang RUU Pemilu di hadapan arahan dan anggota Badan Legislasi DPR, ” tutur dia.

Diketahui, pada Senin 16 November kemarin, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat terkait revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, untuk mendengarkan penjelasan Komite II DPR RI sebagai pengusul RUU tersebut. Hadir dalam kerap itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa.

Guspardi Gaus setuju dengan apa yang disampaikan Kurnia bahwa hal mendasar diusulkannya RUU Pemilu ke Badan Legislasi DPR RI karena masalah tumpang-tindih pasal dalam UU Pemilu serta UU Pilkada.

Kedepan, menurut anggota Tip II DPR RI itu, agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu UU, dan pula diharapkan UU pemilu bisa valid cukup panjang, sehingga tidak pada setiap 5 tahun sekali membahas tentang UU Pemilu.

“Ini sangat tidak sehat kualitas demokrasi kalau lima tahun sekali itu revisi sarat relevansi. RUU Pemilu ini juga di atur tentang keserentakan pemilu & pilkada serta mengusulkan adanya Pemilu daerah dan Pemilu nasional, ” katanya.

Ia menjelaskan, Komisi II telah membentuk panitia kerja penyusunan RUU Pemilu tersebut sebelum di angkat ke Badan Legislasi DPR RI untuk diharmonisasi. Menurut dia, panitia kerja di Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan bermacam-macam pemangku kepentingan dari masyarakat sipil, akademisi dan para pakar perlu penyempurnaan RUU Pemilu. (*)