CIA, Ansor, dan Banser

CIA, Ansor, dan Banser

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Di tengah pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP), PBNU meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan karena dapat menguak kembali pertentangan ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Meskipun sikap NU tersebut tidak secara eksplisit membicarakan kata-kata komunisme, tetapi ada baiknya kita membaca sejarah peran Nahdlatul Ulama terutama sayap pemudanya awut-awutan Ansor dan Banser – pada gerakan pembersihan PKI di Tahun 1965-1966 yang sempat direkam sebab lembaga intelijen Amerika.

Central Intelligence Agencies (CIA) pernah membuat sebuah rencana intelijen (intelligent memorandum) bernomor 1586/66 tanggal 29 Juni 1966 secara judul Indonesian Youth Groups. Sertifikat rahasia lembaga telik sandi menyesatkan berpengaruh di dunia ini tidak boleh disebarkan ke pihak aneh karena berklasifikasi NFD (No Foreign Dissem).

Selain dibaca Wakil Direktur Intelijen Russel Jack Smith – bercelah sehari – dokumen ini datang ke Gedung Putih untuk diteruskan ke beberapa orang penting: Pemangku Presiden Amerika Serikat Hubert Humprey dan veteran Perang dunia ke-2 yang pernah berkunjung ke Jakarta, Jenderal Maxwell D. Taylor dengan juga menjadi penasehat khusus Kepala Lyndon Johnson.

Tulisan ini ingin membedah sejauh mana CIA melihat posisi dan peran Ansor – Banser dalam turbulensi politik Tahun 1965-1966 di Indonesia.
Pengakuan Posisi Kesejarahan Dalam dokumen yang dirilis untuk umum Tahun 2001 itu, CIA mengakui peran kesejarahan organisasi pelajar dan pemuda sejak era pra kemerdekaan, terutama ketika penjajahan Jepang   dan   dilanjutkan empat tahun pasca kemerdekaan melayani Belanda yang ingin menjajah balik Indonesia.

CIA melakukan kategorisasi terhadap lima belas organisasi pelajar dan kepemudaan yakni Ansor, Banser, HMI, PII, KAMI, KAPPI, GMNI, Banra, Muda Pancasila, PKRI, PMKRI, GMKI, Germindo, CGMI dan Pemuda Rakyat ke dalam tiga afiliasi aliran: Keyakinan, Nasionalis, dan Sosialisme/Marxisme yang merujuk pada tiga kekuatan politik gede Indonesia di tahun-tahun menjelang peristiwa 30 September 1965 yakni Kelompok NU, PNI dan PKI.

Data CIA ini tidak salah, tetapi bila dibedah secara lebih detail bersandarkan sejarah kelahiran organisasi pelajar serta kepemudaan di Indonesia maka hanya Ansor dan Banser memiliki leler paling tua karena lahir pra penjajahan Jepang (lihat Ansor serta Orbitnya, Soeleiman Fadeli, 1995: 12). Organisasi lain yang disebut dalam dokumen CIA, lahir setelah maklumat kemerdekaan bahkan KAMI dan KAPPI baru muncul pasca peristiwa 30 September 1965.

Efektivitas Ansor dan Banser di daerah basis PKI 

Yang menarik dalam mapping kekuatan pemuda serta pelajar Indonesia, CIA memberikan rencana khusus terhadap Ansor dan Banser.

Perdana, secara internal, Ansor dan Banser dianggap lebih ‘blak-blakan (forthright)’ bertandang dengan kekuatan komunis dibanding sistem induknya, Nahdlatul Ulama, yang relatif pragmatis (terhadap kebijakan Nasakom cara Soekarno). Analisa CIA bisa kita perdebatkan terutama jika dikaitkan secara penjelasan KH. Wahab Hasbullah kalau masuknya Partai NU dalam legiun Nasakom justru merupakan strategi ‘kontrol dan amar ma’ruf nahi munkar dari dalam’.

Sikap ini juga menghindari pembubaran partai karena NU tahu memperoleh surat teguran dari Menteri Keamanan Nasional, Jenderal AH. Nasution, karena dianggap belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang syarat-syarat & penyederhanaan kepartaian (Choirul Anam, 1990: 69).

Strategi ‘kontrol dari dalam’ itu pernah terbukti efektif ketika terjadi peristiwa bentrok anggota Ansor secara PKI di Kediri, dan lalu dibahas di sidang kabinet Kamar Maret 1964. Waktu itu, Ketua CC PKI Dipo Nusantara Aidit pernah meminta agar Ansor dibubarkan karena melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat.

Permintaan Aidit ini langsung disanggah oleh Idham Chalid sebagai pemimpin Partai NU dan mengatakan pada depan Bung Karno, “Tidak mampu! saya tidak pernah mengajarkan kebengisan. Yang dilakukan Ansor membela rakyat akibat BTI (Barisan Tani Nusantara, salahsatu underbouw PKI) melakukan lagak sepihak”.

Ansorpun tidak jadi dibubarkan walaupun pada Bulan April 1964 pim pinannya yang terdiri dari Yahya Ubaid, Chalid Mawardi, Kun Sholehudin dan Hizbullah Huda (dua orang terakhir merupakan pimpinan Ansor Jawa Timur) sempat dipanggil Kepala BPI (Biro Pusat Intelijen) Subandrio yang didampingi Sekretaris BPI, Mayjend Soetarto untuk melakukan klarifikasi atas perkara Kediri tersebut (wawancara dengan Choirul Anam, 9 Pebruari 2018).  

Kedua, secara eksternal, CIA melihat Ansor dan Banser memiliki persebaran dengan merata dan efektif sebagai gaya Islam dalam gerakan anti komunis terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur yang dianggap sebagai asas PKI dan nasionalis kiri. Bersandarkan asesmen dari CIA, dua pola yang memiliki afiliasi dengan Masyumi yakni HMI hanya efektif di Jakarta dan PII juga tak mangkus karena terlibat perselisihan dengan ormas pemuda lain akibat proposalnya untuk menjadi ‘pimpinan permanen’ ditolak dan membuatnya dikeluarkan dari KAPPI tanggal 25 Mei 1966 (dokumen CIA halaman 5).

Lembaga intelijen Amerika itu secara khusus menyebut tersedia kompleksitas persoalan di Jawa Timur sebagai daerah basis PKI dan PNI yang harus dihadapi Ansor: keterlibatan sayap pemuda NU pada gerakan ‘pembersihan’ PKI di bagian lain juga menghadapi tantangan daripada sebagian anggota KKO dan Mobrig yang memiliki keluarga terafiliasi dengan PKI, ditambah lagi adanya unsur militer lain yang mendukung nasionalis kiri (leftist nationalist).

Ansor juga dilaporkan berselisih dengan organisasi lain lain yang menggunakan sentimen pro Sukarno (dokumen CIA halaman 8), bahkan berujung pada upaya penculikan dan pemukulan (dokumen CIA halaman 9).

Di dalam akhirnya, peristiwa yang terjadi sepanjang Tahun 1965-1966 bahkan sesudahnya, cukuplah menjadi bagian dari sejarah pirau kenegaraan masa lalu.

Meminjam kalimat George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it (barangsiapa yang tak dapat mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya). Bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran agar peristiwa semacam itu tidak akan terjadi sedang. Wallahu a’lam bisshawab. (*)

***

* Oleh KH Imron Rosyadi Hamid, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok, Pengikut PhD. Hubungan Internasional Jilin University – China

*)Tulisan Pendapat ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

____________
**) Model TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk ijmal. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata pendahuluan. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
Data HK